SIANTAR-CSKERAS | Kemarahan Etnis Simalungun akibat dampak negatif kebijakan Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, dianggap hanya angin lalu. Sekda sampai ke bawah, terkesan tak mau mengurusi hal itu. Sikap masabodo, tentunya diprediksi bakal semakin memperuncing persoalan baru di kemudian hari.
Pemerhati Pemerintahan sekaligus Praktisi Hukum Kota Siantar, E Mindo Nainggolan, menggambarkan gesekan yang muncul antara Wali Kota Siantar Wesly Silalahi versus Etnis Simalungun, bagaikan bom aktif yang siap meledak.
“Menurut saya jangan begitu (Masabodo) lah. Harus segera diselesaikan. Semua ikutlah berperan aktif. Seluruh potensi dikerahkan saja. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan semata menjadi beban wali kota sendiri. Sekda ke bawah juga harus ikut ambil bagian membantu menyelesaikan perselisihan ini. Jangan hanya masabodo,” ungkap Mindo, Senin pagi (13/0/10/2025) sekira pukul 09.00 WIB.
Dugaan perselisihan wali kota dengan Etnis Simalungun yang terus berlanjut, ini sambung Mindo lagi, jika dibiar-biarkan, tentunya akan berujung pada persoalan yang makin serius. Seperti yang sudah dialami dua Wali Kota Siantar sebelumnya. Hefriansyah Noor dan Susanti Dewayani.
“Dua wali kota terdahulu sampai sempat diberhentikan di tingkat DPRD Siantar. Beruntung di tingkat Mahkamah Agung (MA) Pemberhantiannya dianulir. Sehingga masih bisa kembali menduduki Jabatan Wali Kota Siantar. Sejarah ini harusnya dijadikan bahan renungan,” ungkap Mindo.
Anggaplah dua wali kota terdahulu beruntung. Karena pada akhirnya tak jadi diberhentikan. Namun hari sial tak ada di kalender sambung Mindo. Sebaliknya, Mindo justru percaya Wesly tidak akan seberuntung pendahulunya kali ini.
Alasan Mindo sangat masuk akal. Dikarenakan, Herlina sebagai Wakil Wali Kota Siantar adalah kader Partai Gerindra. “Saya tak pada kapasitas menjabarkannya lebih jauh. Cuma saya cenderung melihat ini secara politis. Herlina, wakil Wesly adalah kader partai penguasa. Gerindra,” ujar Mindo bernada spekulasi.
Sejauh ini, belum ada tanggapan dari Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, terkait kemarahan Etnis Simalungun atas kebijakannya yang dianggap menista Suku Simalungun secara berulang.
Sekda Siantar Junaidi Sitanggang, Kepala BKD Siantar Timbul Simanjuntak, bahkan Ilal Mahdi Nasution selaku Ketua Tim Pemenangan Wesly-Herlina di Pilkada, masih cuek dilayangkan link berita-berita berisi protes tokoh Etnis Simalungun.
Seperti diberitakan sebelumnya, Riki Damanik diangkat sebagai Plt Asisten I Pemko Siantar. Namun belum seminggu, diganti oleh Hamzah Damanik. Hal ini memantik kecewa Ketua Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) Pusat, Jan Wiserdo Saragih. Sebab, hal ini menjatuhkan marwah dan reputasi Riki Damanik selaku ASN.
Selain itu, dengan mengangkat Hamzah Damanik sebagai penggantinya, hal ini terkesan mengadu domba. Kemarahan tersebut sebenarnya bukan pertama. Jauh hari sebelum, Etnis Simalungun juga sudah dibuat kecewa atas dugaan penistaan suku mereka.
Dimana pada acara Fun Run memeriahkan HUT RI ke 80, Pemko Siantar lewat Dinas Pariwisata, menjadikan ornamen suku di luar Simalungun pada latar panggung acara.
Hal ini tentu saja dianggap tak menghargai kearifan lokal. Wajar saja Etnis Simalungun geram dan marah. Apalagi, pascakejadian itu Pemko Siantar dan Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, tidak menyampaikan permohonan maaf secara terbuka ke hadapan publik.
Menanggapi semua perilaku yang dianggap melecehkan dan menistakan Suku Simalungun, ini akhirnya semua simpul organisasi adat dan budaya Simalungun, bersatu mendesak DPRD Siantar, segera memberhentikan Wesly Silalahi dari jabatannya selaku Wali Kota Siantar Periode 2024-2029.
Bukan sekadar ogap (Ancam) semata, desakan ke DPRD Siantar juga disampaikan secara resmi oleh Lembaga Resmi Pemangku Adat Simalungun. Yaitu, Partuha Maujana Simalungun. Ditandatangani langsung oleh Ketua Umumnya Sarmaedi Purba dan Sekjendnya Lisman Damanik. (ung)
