SiMALUNGUN-CSKERAS | Deru gergaji mesin belum berhenti menebangi Pohon Mahoni Jalinsum Simalungun Provinsi Sumut. Kadis PUTR Hotbinson Damanik, sampai saat ini masih terus bungkam. Tentu sikap tersebut dinilai aneh. Sebab tak sama saat Bupati Simalungun masih dijabat Radiapoh Sinaga. Dimana, Hotbinson dikenal responsif dan totalitas.
Di luar dugaan, setelah sempat berhari-hari memilih diam tak memberi tanggapan seputar penebangan Pohon Mahoni kawasan Jalinsum Simalungun, Hotbinson, akhirnya mau membalas pesan whats app wartawan, Jumat (12/12/2025) sekira nyaris pukul 12.00 WIB.
“Saya tidak akan mengomentari yg bukan tupoksi saya pak… terkait penebangan pohon yg terjadi di jalan provinsi bukan tupoksi PUTR Simalungun. Semoga bapak paham dan tidak menggiring opini sesat,” tulis Hotbinson terkesan tendensius.
Tak jelas maksud Hotbinson yang menegaskan menggiring opini sesat. Kalimat tersebut sungguh tak mencerminkan sosok seorang pejabat tinggi sepertinya. Apalagi, penebangan pohon itu benar adanya dan terus saja berlangsung.
Sontak saja Aktivis Lingkungan Sumut, Hadi Suseno, mengeluarkan pendapatnya atas sikap kurang bersahaja dari Hotbinson. “Kita sangat kurang simpati mendapat jawaban seorang pejabat publik sedemikian itu,” ujar penggagas Gerakan Bumi Hijau ini.
Sebagai ASN apalagi pejabat teras di lingkungan Pemkab Simalungun, Hotbinson harusnya berpatokan pada jargon ASN. Yakni “Berakhlak”. Selain itu, ASN punya motto Bangga Melayani Bangsa.
Sekali pun persoalan penebangan katanya bukan menjadi tupoksinya PUTR, apabila pertanyaan soal penebangan dialamatkan kepadanya, hendaklah sejak kemarin-kemarin Hotbinson memberikan keterangan semampunya dan sebisanya. Tentu sebagai bagian dari pelayanan.
“Dia (Hotbinson) itu, kan ASN. Melayani tugasnya. Jadi gak pantas juga dia bersikap demikian. Monoton dan membatu. Ibarat ada orang bertanya kepadanya, di PUTR bisa terbitkan KTP Pak? Trus karena itu bukan tupoksinya, dia diam saja dan tak menjawab? Gak bisa begitu juga, kan. Ini soal etika sebagai pelayan bangsa,” tambah Hadi.
Oleh sebab itu, Hadi mengisyaratkan, ada baiknya Bupati Simalungun Anton Saragih, meninjau kembali Jabatan Kadis PUTR dari Hotbinson. Agar lebih pasti apakah jabatan itu masih pantas diembannya. Jangan sampai, totalitasnya menurun karena mungkin lagi sedang ada persoalan pribadi dan jenuh.
“Jangan paksakan juga orang tetap menjabat pada jabatan yang sesungguhnya sudah tak diinginkannya lagi. Ini berabe kita. Totalitasnya pasti menurun kalau dipaksakan. Dampaknya pasti pada merosotnya kinerja. Pak Bupati Anton kita harap peka tenang hal ini. Banyak kok ASN yang mampu. Segerobak lagi ada itu,” papar Hadi.
Seperti sepengetahuan Hadi, soal penebangan pohon, selama ini tiap daerah belum tentu sama. Seperti halnya di Pemko Siantar. Dalam hal penebangan pohon bahu jalan, menjadi ranahnya Dinas Perkim. Bukan Lingkungan Hidup. Ini dikuatkan pada Perda. Kalau di Simalungun, bisa jadi karena menurut Hotbinson bukan ranah PUTR, tak menutup kemungkinan ranahnya Dinas Lingkungan Hidup.
“Nah, ini mungkin saja di Simalungun ranahnya Dinas Lingkungan Hidup. Kadisnya warisan bupati lama juga. Sama dengan Hotbinson. Menjadi kadis sejak masa Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga. Kita harap, Kadis Lingkungan Hidup ini segera memberikan klarifikasi terkait penebangan Mahoni di bahu Jalinsum (Jalan Lintas Sumatera) Kawasan Kabupaten Simalungun. Jangan diam saja,” pinta Hadi.
Jika tidak segera memberikan klarifikasi resmi atas aksi penebangan itu sambung Hadi, sama saja membiarkan informasinya semakin liar. Yang ada nanti, reputasi positif akan kecintaan Bupati Simalungun Anton Saragih, terhadap lingkungan, ambruk di mata publik.
“Ini penting sebab Mahoni yang ditebangi itu adalah pohon yang dilindungi. Jangan bupati jadi yang menanggung risikonya. Terancam nama baiknya atas kecintaannya pada lingkungan,” tutup Hadi.
Seperti diketahui, Pohon Mahoni di bahu Jalinsum Simalungun, tepatnya Jalan Medan dan Jalan Asahan, habis ditebangi. Padahal pohonnya sangat segar-segar dan bagus-bagus. Penebangan terus dilakukan hingga Kamis (11/12/2025) kemarin. Sudah memasuki minggu ke-3.
Masyarakat sekitar mengaku kecewa atas aksi penebangan tersebut. Selain tak melibatkan peran serta masyarakat, penebangan mengganggu aktivitas lalu lintas. Sekali pun dikawal pihak Kepolisian Polres Simalungun, masyarakat sekitar resah atas penebangan pohon dilindungi tersebut. Apalagi, kawasan itu rawan banjir. (ung)
