SIANTAR-CSKERAS | Pergantian pejabat dari Etnis Simalungun yang dilakukan Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, makin menambah luka yang sudah lama menganga di tengah kalangan Etnis Simalungun. Akibatnya, keinginan Tokoh-tokoh Simalungun untuk memakzulkan wali kota dari jabatannya, kian menguat dan sulit untuk dibendung.
Ketua Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) Pusat, Jan Wiserdo Saragih, mengatakan, dirinya melihat dengan jelas adanya gelombang reaksi massa yang begitu kencang atas perilaku Wesly. Mencopot Riki Damanik yang belum genap seminggu menduduki jabatan Asisten I Pemko Siantar.
“Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan dan kezaliman. Apakah Wesly tak pernah berfikir bagaimana psikologis yang bersangkutan? Keluarganya, sanak saudara dan kerabatnya. Belum genap seminggu sudah diganti,” kata Jan Wiserdo, Jumat (10/10/2025) malam.
Ujung pergantian, itu lebih dramatis lagi menurut Jan Wiserdo. Wesly dengan kekuasaan yang dimiliknya, mengangkat Hamzah Damanik sebagai pengganti Riki. “Ini menunjukkan dugaan semakin jelas. Wesly sedang menguji kesabaran kita Etnis Simalungun. Sesama Damanik dihadap-hadapkannya. Sesama Etnis Simalungun diadu-adunya. Sungguh miris kita diperlakukannya. Seperti tamu kita di rumah sendiri,” kesal Jan Wiserdo lagi.
Tak mau terus larut dalam kenistaan, Jan Wiserdo pun berjanji akan berjuang bersama rekan-rekannya. Agar cita-cita Pemakzulan Wesly Silalahi dari jabatan Wali Kota Siantar, segera terwujud. Bukan sekadar ancaman, segala daya upaya masih terus saja dilakukan oleh Jan Wiserdo bersama sejumlah Tokoh Simalungun lainnya. Mereka bersatu menuntut DPRD Siantar, segera membentuk Pansus dugaan penistaan terhadap Suku Simalungun.
Paling potensial tuntutan tersebut diajukan ke DPRD Siantar, masih terkait kegiatan mengisi kemeriahan Hut RI ke 80 kemarin. Dimana dalam acara tersebut, Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, membiarkan ornamen suku di luar Simalungun ditampilkan dalam latar belakang panggung acara bertajuk Fun Run ketika itu. Pembiaran oleh wali kota, tentu dianggap sebagai sikap penistaan dan pelecehan terhadap Suku Simalungun.
Sebagai penduduk asli yang mendiami Kota Siantar turun menurun, sudah seharusnya ornamen Suku Simalungunlah yang harusnya ikut dan diutamakan untuk ditampilkan. Bukan justru dihilangkan. Selaras dengan upaya kepala daerah, merawat dan melestarikan kearifan lokal.
“Jadi bukan saja Etnis Simalungun yang ada di Kota Siantar yang protes ketika itu. Warga lainnya di luar Siantar, seperti di kecamatan-kecamatan Kabupaten Simalungun, ikut marah dibuat itu. Lalu menyurati DPRD Siantar untuk membentuk Pansus dugaan Penistaan Suku Simalungun. Sudah kita lakukan dua bulan lalu,” papar Jan Wiserdo.
Tidak sampai di situ sambung Jan Wiserdo. Bahkan sejumlah organisasi Suku Simalungun di Jakarta, juga sudah menyurati resmi DPRD Siantar. Menuntut dibentuknya Pansus untuk pemakzulan (Pemberhentian) Wesly Silalahi dari jabatan Wali Kota Siantar.
“Tidak lama lagi ini. Kita percaya DPRD Siantar akan menindaklanjuti tuntutan kita dengan cepat,” tutup Jan Wiserdo seraya memastikan, pihaknya segera turun ke jalan dengan jumlah massa yang sangat besar. (ung)
