SIMALUNGUN- CSKERAS | Momentum Hari Jadi Kabupaten Simalungun ke 193, seharusnya tidak hanya menjadi ajang perayaan seremonial yang penuh simbol dan retorika. Tetapi menjadi ruang refleksi yang jujur atas capaian dan kegagalan pembangunan daerah. Namun realitas yang dirasakan masyarakat Kabupaten Simalungun, justru menunjukkan hal sebaliknya.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Pematangsiantar – Simalungun (GMKI-PSS) Yova Ivo C Purba, menilai kinerja Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, belum menunjukkan progres yang signifikan.
Aktivitas bupati lebih banyak diwarnai kehadiran dalam acara-acara seremonial. Peresmian simbolik dan kegiatan formalitas. Sementara dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat masih minim dirasakan.
“Berbagai persoalan mendasar hingga kini belum terselesaikan secara serius,” tegas Yova, dalam siaran persnya, Senin (13/04/2026) siang.
Infrastruktur di sejumlah wilayah tambah Yova, masih memprihatinkan yang mengakibatkan hambatan pembangunan ekonomi. Akses terhadap pelayanan publik belum merata dan optimal. Serta pemberdayaan ekonomi masyarakat belum menunjukkan terobosan yang berarti. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. “Kemana arah kinerja Bupati Simalungun?” tanya Yova.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris GMKI PSS, Flora Simbolon. “Hari jadi Kabupaten Simalungun ke 193 seharusnya menjadi momen refleksi dan evaluasi kinerja bagi Bupati Simalungun dan seluruh jajarannya. Rakyat tidak membutuhkan seremoni yang berulang. Tetapi kebijakan yang berpihak, kerja yang terukur, serta hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” papar Flora.
Kinerja tidak bisa diukur dari seberapa sering tampil di depan publik sambung Flora. Atau menghadiri acara resmi.
“Tetapi dari sejauh mana mampu menghadirkan perubahan nyata dan berdampak langsung.
Bupati Simalungun harus mampu berubah dan keluar dari zona nyaman seremonial dan mulai fokus pada kerja-kerja substantif yang menjawab kebutuhan masyarakat,” sambung Flora.
Oleh karena itu, masih Flora, GMKI PSS mendesak: 1) Bupati Simalungun menghentikan pola kepemimpinan yang berorientasi pada seremoni tanpa dampak nyata.
2) Menjalankan program prioritas yang terukur yang berdampak langsung kepada masyarakat.
3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
4) Fokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi rakyat.
“Hari Jadi Kabupaten Simalungun bukan sekadar peringatan historis, tetapi ujian moral bagi pemerintah. Bupati harus hadir untuk rakyat dan mampu menjawab harapan rakyat dengan kerja nyata,” tutup Flora. (rel)
